PPDI Minta Keputusan PTUN Dipatuhi

oleh -295 views
AU DIENSI: Pengurus DPD PPDI Indramayu bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu usai beraudiensi, Kamis (1/4).

INDRAMAYU-DPD Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Indramayu lagi geram. Lantaran keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung agar 8 perangkat Desa Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan dikembalikan kepada posisi jabatan dan hak-haknya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kegeraman itu disampaikan pengurus PPDI saat beraudiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu, Kamis (1/3).

Dihadapan ketua Komisi 1 Liyana Listia Dewi SE beserta sejumlah anggota, pengurus PPDI mendorong agar segera kedelapan perangkat Desa Gabuswetan yang menang dalam PTUN segera dikembalikan kepada posisi jabatan dan mengembalikan hak-haknya.

Tak cukup sampai disitu. PPDI juga meminta agar Bupati Indramayu mengeluarkan surat sanksi tegas bagi kuwu yang melanggar aturan tentang pemberhentian perangkat desa. Hal ini sesuai surat dari Kemendagri nomor 140/1682/SJ tanggal 2 maret 2021.

Ketua DPD PPDI Kabupaten Indramayu Amirudin didampingi ketua Advokasi Hukum, Ali Sa’id memaparkan, kasus ini bermula ketika ke-8 orang perangkat desa itu diberhentikan oleh Kuwu Gabuswetan pada 7 Januari 2020 lalu. Posisi mereka lantas digantikan oleh 8 perangkat desa yang baru diangkat oleh Kuwu.

Diduga tanpa mekanisme dan melanggar peraturan perundang-undangan, 8 perangkat desa yang dipecat itu melalui DPD PPDI Kabupaten Indramayu lantas menggugat.

Gugatan ke PTUN Bandung tersebut didaftarkan melalui kuasa hukum Toni SH MH and partners pada tanggal 7 Juli 2020.

Setelah melewati beberapa kali persidangan, akhirnya pada Senin (17/11) tahun 2020 lalu, DPD PPDI menerima salinan putusan pembatalan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian 8 perangkat Desa Gabuswetan dari PTUN Bandung dengan nomor: 74/G/2020/PTUN.BDG.

Tak hanya itu, dalam putusan itu pula diperintahkan kepada Kuwu Gabuswetan untuk mencabut SK Pemberhentian 8 Perangkat Desa Gabuswetan. Sekaligus mencabut SK Pengangkatan 8 Perangkat Desa Gabuswetan yang baru.

Memerintahkan kepada Kuwu Gabuswetan untuk mengembalikan 8 Perangkat Desa seperti keadaan semula sebagai Perangkat Desa Gabuswetan.

“Namun hingga saat ini, keputusan itu tidak dilaksanakan oleh Kuwu Gabuswetan. Inilah yang mendorong kami meminta audiensi dengan Komisi 1 DPRD. Di samping kami juga menyampaikan beberapa aspirasi lainnya,” terang Amirudin.

Aspirasi lain yang dimaksud, yakni meminta supaya Penghasilan Tetap (Siltap) bagi pamong desa dapat dicairkan perbulan dengan pengajuan 1 tahun anggaran.

Kemudian mendorong BPJS untuk tetap mengaktifkan pelayanannya tanpa menunggu siltap cair khusus untuk perangkat desa dan kuwu. “Kami juga meminta agar BPJS pamong desa hanya dibuatkan 1 virtual account per-kecamatan,” tambah Ali Sa’id.

Pihaknya bersyukur, aspirasi yang disampaikan PPDI langsung direspon Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu dengan mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan persoalan 8 Pamong di Desa Gabuswetan yang telah menang di PTUN.

Bahkan, Komisi 1 juga meminta DPD PPDI untuk segera melapor ke DPRD jika terdapat kuwu yang memberhentikan perangkat desa yang tanpa mekanisme, terutama pasca Pilwu Serentak. Terkait siltap dan BPJS, DPRD akan mengundang Pemda maupun dinas terkait serta BPJS untuk hadir sebagai tindaklanjut pertemuan.

“Sebagai penyeimbang, Komisi 1 secara khusus meminta kepada PPDI memastikan agar pamong desa bersikap netral pada Pilwu Serentak. Kemudian memastikan agar pamong desa benar yang di SK nya adalah orang yang bekerja jadi pamong desa,” terang Ali Said. (kho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *