Pantau Kesiapan Kabupaten Inbar

oleh -114 views
KOORDINASI: Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Indramayu menggelar rapat koordinasi CDOPB Kabupaten Inbar, Selasa (6/4). Rakor digelar sebagai persiapan rencana kunker Komisi 1 DPRD Jabar, hari ini (8/4).

INDRAMAYU-Resmi diusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, rencana pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Indramayu Barat (Inbar) terus berproses. Dibahas lebih lanjut oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, sejak 29 Maret hingga 16 April 2021 mendatang.

Pembahasan tidak hanya dilakukan di atas meja rapat. Rencananya komisi yang bidang pemerintahan itu, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu hari ini, Kamis (8/4).

Informasi yang dihimpun Radar, kunker Komisi 1 DPRD Jabar itu diisi sejumlah agenda. Mulai dari audiensi dengan Bupati Indramayu bersama jajaran sekretariat daerah, sejumlah SKPD serta Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB).

Dua hari kunker, Komisi 1 juga dijadwalkan meninjau lokasi calon ibu kota Kabupaten Inbar yang berada di Desa Sukaslamet, Blok Harendong, Kecamatan Kroya.

“Betul, ada kunker dari Komisi 1 DPRD Jabar dalam rangka pembahasan pembentukan CDPOB Kabupaten Inbar besok, (hari ini, red). Agendanya padat,” ungkap ketua PPKIB, Sukamto SH, Rabu (7/4).

Kunker dari Komisi 1 ini, lanjut dia, sangat dinantikan. Sebagai salah satu proses menuju persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Setelah pada Jumat (26/3) lalu, Gubernur Ridwan Kamil resmi mengusulkan CDPOB Kabupaten Inbar dan Kabupaten Bogor Timur pada rapat paripurna DPRD.

Sukamto memberikan apresiasi kepada Pemkab Indramayu yang telah mempersiapkan rencana kunker ini dengan sebaik-baiknya.

Hal ini dibuktikan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi CDOPB Kabupaten Inbar yang diselenggarakan oleh Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Indramayu pada Selasa, (6/4).

PPKIB pun turut hadir memberi masukan pada acara yang dihadiri SKPD terkait serta para camat di wilayah Inbar itu.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Indramayu dan semua pihak yang telah mempersiapkan segala sesuatunya secara maksimal. Mudah-mudahan kegiatan kunker Komisi 1 DPRD Jabar ini berjalan baik dan sesuai harapan kita semua,” terangnya.

Sementra itu, Asisten Pemerintahan (Asda I) Setda Indramayu, Jajang Sudrajat menyatakan, guna mendampingi kunjungan Komisi I DPRD Jabar, diharapkan semua perangkat daerah terutama Camat Kroya dapat mempersiapkan data dan indikator lainnya.

“Saya harap Camat Kroya dapat mempersiapkan lokasi yang akan ditinjau nanti. Jika dibutuhkan dokumen dan indikator lainnya juga harus dipersiapkan,” pintanya.

Sebagaimana diketahui, penetapan calon ibu kota Kabupaten Inbar ini berdasarkan kajian kapasitas daerah yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu bekerjasama dengan Tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Memperhatikan kondisi geografis (34 persen), keseusuaian dengan rencana tata ruang (17,2 persen), ketersediaan lahan (10,3 persen), kondisi sosial budaya dan sejarah (2,9 persen), kondisi politik dan keamanan (4 persen), serta aksesibilitas layanan (31,6 persen).

Berdasarkan hasil kajian dan penghitungan skor dari 10 kecamatan, 4 kecamatan menempati peringkat tertinggi yakni Kecamatan Kroya (4,01), Kecamatan Gabuswetan (3,95), Kecamatan Haurgeulis (3,45), dan Kecamatan Kandanghaur (3,42).

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, setelah dibahas oleh DPRD Jabar, berkas CDPOB Kabupaten Inbar dan Bogor Timur akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Untuk kembali dibahas di tingkat pusat pada Kuartal I Tahun Sidang 2021 DPR RI.

Dalam usulan pembentukan CDPOB, Kabupaten Bogor Timur memiliki luas wilayah 776,71 kilometer persegi terdiri dari 7 kecamatan dan 75 desa. Sementara penduduknya berjumlah 1.345.395 jiwa dengan lokasi ibu kotanya yaitu Jonggol.

Adapun Kabupaten Indramayu Barat luas wilayahnya yaitu 933,96 kilometer persegi. Terdiri dari 10 kecamatan, 95 desa, 581 RW dan 1.875 RT. Kemudian jumlah penduduknya yaitu 676.455 jiwa. Kecamatan Kroya diusulkan menjadi calon ibu kota Indramayu Barat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dan menegaskan bahwa pemekaran daerah bertujuan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Kendati demikian, hingga kini pemerintah pusat masih memoratorium pembentukan daerah otonomi baru.

Kang Emil menuturkan, dari proporsi perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk, jumlah kabupaten/kota di Jabar terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan provinsi besar lainnya di Indonesia. Sehingga dipandang perlu untuk dibentuk daerah persiapan otonomi baru melalui pemekaran daerah.

“Saya kira ini menguatkan apa-apa yang menjadi perjuangan keadilan kita yaitu pemekaran karena idealnya Jabar kalau pakai rasio satu juta penduduk satu kabupaten/kota, maka Jabar harusnya punya 40-an kabupaten/kota, sekarang baru 27 daerah. Perjuangannya akan panjang tapi harus terwujud,” tuturnya. (kho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.