Nina-Lucky Fokus Wujudkan Birokrasi Bersih

oleh -142 views
TATA BIROKRASI: Pasangan Bupati Indramayu terpilih, Nina Agustina Dai Bachtiar-Lucky Hakim bersama Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, kemarin. FOTO: UTOYO PRIE ACHDI/RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYUBupati Indramayu terpilih, Nina Agustina Dai Bachtiar, serius ingin mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, perubahan harus diawali dengan perubahan di lingkungan birokrasi itu sendiri. Karena dengan birokrasi yang baik, birokrasi yang bebas dari mental korupsi, maka pemerintahan juga akan berjalan dengan baik.

“Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi tentunya harus didukung dengan birokrasi yang bersih. Itu merupakan salah satu program utama kami,” kata Nina, usai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Indramayu 2020, di KPU Indramayu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengungkapkan, yang pertama akan dilakukan Bupati Nina di awal kepemimpinannya adalah melakukan penataan organisasi pemerintahan.

“Saat ini ada 268 posisi jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Indramayu. Ini kesempatan untuk melakukan bersih-bersih birokrasi,” tegas anggota DPR RI ini.

Ono mengatakan, program pertama pasangan Nina-Lucky setelah dilantik adalah melaunching program Indramayu Cepat Tanggap. Untuk mendukung program ini, seluruh birokrat di Indramayu harus memiliki akun media sosial (medsos) resmi. Media sosial inilah yang akan dipergunakan untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian keluhan masyarakat bisa langsung direspons dengan cepat.

Guna mendukung birokrasi yang bersih dan berkualitas, lanjut Ono, seleksi jabatan akan dilakukan dengan jujur dan transparan melalui seleksi terbuka. Tidak ada jual beli jabatan. Dengan cara inilah, akan diperoleh pejabat yang benar-benar kompeten sesuai bidangnya.

“Semua akan ditempatkan dan dikembalikan sesuai kompetensi dan keahliannya masing-masing. Karena saya tahu, banyak orang-orang pendidikan yang kompeten dan berkualitas tapi justru ditempatkan di luar Dinas Pendidikan. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya,” tandas Ono. (oet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.