Bupati Nina Larang Pungli, Laporkan jika Ada

oleh -485 views
SIDAK: Bupati Indramayu Hj Nina Agustina mengecek langsung ke ruang pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, kemarin. Ia meminta kepada Disdukcapi agar tidak dipungut biaya alias gratis. FOTO: ADUN SASTRA/RADAR INDRAMAYU

INDRAMAYU- Bupati Hj Nina Agustina Da’i Bachtiar SH MH, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indramayu, Senin (1/3).

Kehadiran orang nomor satu di lingkungan Pemkab Indramayu pada hari pertama kerja, membuat para pegawai dibuat kaget. 

Terutama di SKPD yang bersinggungan langsung dengan pelayanan kepada masayarakat. Salah satunya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu. Kedatangannya disambut Kepala Disdukcapil H Moh Iskandar Iskak SSos MM. 

Selanjutnya, Bupati Nina, memberikan pengarahan kepada para pegawai. Ia meminta supaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Terutama pelayanan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran. “Tolong, saya minta jangan mempersulit masyarakat. Layanani dengan baik dan hindari praktik pungutan liar (pungli),” tegas bupati yang memimpin dengan hati kepada Radar Indramayu

Kemudian, Bupati Nina juga melihat seluruh ruangan dan lorong kantor. Termasuk ruangan pelayanan dokumen kependudukan. Di ruang pelayanan, bupati disambut hangat oleh masyarakat yang sedang membuat dokumen kependudukan. 

Bahkan, ia menyampaikan dengan tegas apabila ada oknum pegawai yang memungut biya pembuatan KTP atau lainnya. Masyarakat, kata Bupati Nina, harus berani melapor, catat namanya siapa dan saat itu akan kita bina.

“Kalau masih bisa dibina, kita bina supaya jadi baik. Jika tidak, ya dibinasakan,” tegas Nina seraya meminta kepada seluruh pegawai agar pada saat jam kerja tak boleh melakukan pekerjaan di luar kantor. 

Selanjutnya, Bupati Nina melakukan sidak di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu. Ia kembali mengingatkan kepada para pegawai supaya tidak main-main dalam melayani proses perizinan kepada masyarakat. Terutama para investor yang akan menanamkan modalnya di Indramayu. “Ini harus dicatat, layani mereka dengan baik. Jangan ada pungli dalam proses pelayanan perizinan apa pun,” pungkasnya. (kom/dun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *