oleh

Sekretaris Golkar Siap Kena Sanksi

INDRAMAYU- Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar Ade Barkah meminta kepada seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu supaya terus meningkatkan konsolidasi partai guna persipan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Indramayu pada 9 Desember 2020 mendatang.

‘Konsolidasi partai baik ditingkat internal maupun eksternal partai itu harus segera dilakukan dari mulai internal maupun ekternal. Konsolidasi internal guna memperkuat atau menyolidkan para pengurus partai dalam menghadapi momentum pesta demokrasi lima tahun sekali.

Dalam menghadapi Pilkada, partai politik sudah mulai ancang-ancang dengan melakukan konsolidasi di internal partainya masing-masing untuk menggolkan bakal calon bupati,”terang Ade Barkah kepada wartawan, belum lama ini saat melakukan silaturahmi ke sesepuh masyarakat Indramayu, Dr H Irianto MS Syafuddin alias Kang Yance.

Konsolidasi eksternal, lanjut Barkah, semua pengurus partai mulai sekarang segera menyosialisasikan keputusan DPP Partai Golkar, atas rekomendasi pencalonan H Daniel Mutaqien Syafiuddin alias Bung Yance sebagai bakal calon bupati (bacabup) Indramayu pada Pilkada 9 Desember mendatang.

“Rekomendasi DPP Partai Golkar yang diberikan Bung Daniel merupakan keputusan partai. Atas dasar hasil survei baik tingkat popularitas dan elektabilitas, Bung Daniel lebih unggul dari bacabup Partai Golkar lainnya,”terangnya.

Menyinggung tentang Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu H Syaefuddin yang membuat pernyataan tidak benar tentang pencabutan rekomendasi DPP Partai Golkar untuk Daniel Muttaqin Syafiuddin (DMS) sebagai calon bupati (bacabup) Indramayu.
Ia menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan partai kepada saudara Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu, Syaefuddin itu jelas ada. Sebab, seorang kader atau pengurus partai tidak boleh membuat berita tidak benar apalagi menentang keputusan partai yang lebih tinggi.

“Sanksi apa yang akan diberikan kepadanya itu tergantung kesalahan yang telah diatur dalam AD/ART Partai. Mulai dari sanksi ringan, sedang hingga sanksi pemecatan dari keanggotan partai. Untuk sekarang, kita lebih fokus kepada konsolidasi partai dan sanksi itu akan diberikan setelah Musda Golkar atau Pilkada nanti,”imbuhnya.

Ditegaskan Barkah, pemberian sanksi partai itu pasti akan dijatuhkan kepada kader atau pengurus partai setelah adanya rekomendasi dari Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jawa Barat. Rekomendasi sanksi itu sudah kita terima daru Bidang Organinasi setelah dia membuat pernyataan tidak benar tentang dicabutnya rekomendasi DPP Partai Golkar untuk Daniel Muttaqin Syafiuddin (DMS) sebagai cabup Indramayu.

“Sanksi kepada kader maupun pengurus partai yang sudah jelas jelas melanggar AD/ART, maka kita akan proses. Hal ini sebagai bentuk ketegasan dari partai sehingga tidak ada kader atau pengurus yang melakukan pembangkangan terhadap keputusan partai,”pungkasnya. (Jml/Mgg)

News Feed