oleh

Bupati Jabat Ketua Partai Politik Tak Masalah

INDRAMAYU_Meski Ketua Tim Pilkada 2020 DPD Partai Golkar Indramayu, Drs H Soekarno Ermawan MBA, mengaku belum menerima SK DPP Partai Golkar, terkait penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati Indramayu 2020-2025 yang diusung Partai Golkar. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) tetap bertekad untuk mengusung H Daniel Mutaqien Syafiudin alias Bung Daniel sebagai bakal calon bupati dari Golkar.

“Silakan saja dari ketua Tim Pilkada DPD Golkar Indramayu belum menerima nama bacabup. Tapi sejumlah ormas yang berada di naungan partai berlambang pohon beringin itu tetap solid mendukung Bung Daniel,’jelas Dwi Sulistiawati, pengurus wanita ormas MKGR Kabupaten Indramayu.

DPP Partai Golkar menginginkan calon kepala daerah linier menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Jika demikian, lanjut Dwi Bung Daniel secara otomatis akan menjabat ketua DPD Partaii Golkar Kabupaten Indramayu.

Beberapa pemerhati memprediksi rangkap jabatan akan memicu sentimen negatif. Karena sebagai bupati akan kehilangan indepensinya. Padahal, hal tersebut menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki seorang bupati. Dia harus mampu mengejawantahkan amanat visi Remaja agar Indramayu mampu bertahan menghadapi era globalisasi.

Daniel harus fokus menunjukkan komitmennya siap bekerja secara independen sebagai bupat. Sebab, kata dia, dalam UU tidak dijelaskan secara spesifik bahwa bupati dilarang rangkap jabatan sebagai ketua partai politik.

“Dalam peraturan perundang-undangan itu yang tidak boleh rangkap jabatan negara. Misal bupati merangkap kepala dinas yaitu tidak boleh,”terangnya.

Pemperhati politik Drs Sunardi SH menjelaskan rangkap jabatan antara bupati dan ketua partai politik itu tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, jabatan bupati adalah jabatan politik sehingga sangat wajar dan sudah seharusnya supaya dia mempunyai kekuatan massa. Namun tetap setelah terpilih menjadi bupati, dia bukan milik parpol tapi milik semua rakyat dari berbagai golongan.”Yang jelas bupati adalah milik semua golongan setelah ia ditunjuk parpol menjadi bupati,’jelas mantan pejabat Sekretaris KPUD Indramayu kepada Radar, belum lama ini. (Jml/Mgg)

News Feed