oleh

Bawaslu Bangun Kolaborasi dengan Masyarakat

INDRAMAYU-Menjelang Pilkada Indramayu 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi tahapan pengawasan Pilkada 2020, Selasa (10/12) lalu, di Aula Hotel Wiwi Perkasa 2 Indramayu.

Kegiatan ini diikuti perwakilan partai politik dan sejumlah elemen masyarakat, ormas, OKP, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Lembaga dan Masyarakat pada Bawaslu Kabupaten Indramayu Supriadi SHI menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan sosialisasi tahapan-tahapan pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Indramayu.

Dikatakan Supriadi, Bawaslu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan pilkada nanti. Salah satu yang bisa dilakukan dengan mengajak kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapan pemilu.

“Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka, dan membutuhkan partisipasi politik masyarakat. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih,” terangnya.

Supriadi menambahkan, dengan keterlibatan dalam pengawasan pemilu secara langsung, maka semua kelompok masyarakat akan dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi. Dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bahkan, bagi penyelenggara pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan untuk senantiasa berhati-hati, jujur, dan adil dalam menyelenggarakan pemilu.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan, serta keterampilan pengawasan pemilu dari pengawas pemilu kepada masyarakat,” terangnya.

Dikatakannya, tantangan besar bagi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Karena kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kondisi tersebut salah satunya dipicu minimnya pengetahuan mengenai demokrasi, pemilu, dan pengawasan pemilu.

“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat. Karena kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat,” tegas Supriadi. (oet)

News Feed