oleh

Abrasi Ancam Kehidupan Nelayan, Penanganan Kewenangan Provinsi

-Headline-559 views

INDRAMAYU-Abrasi yang menggerus sebagian pantai di Kabupaten Indramayu sejak bertahun-tahun lalu, masih dikeluhkan oleh para nelayan. Bahkan, abrasi membuat kehidupan nelayan menjadi terganggu. Pemerintah pun diminta untuk segera turun tangan mengatasi persoalan lingkungan tersebut.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Indramayu Dedi Aryanto mengatakan, abrasi hampir mengikis seluruh pantai yang ada di Indramayu. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh para nelayan. Tak jarang nelayan yang bermukim di dekat pesisir pantai merasakan dampak rob.

Selain itu, saat ini juga rumah mereka terus tergerus abrasi sehingga mereka harus kehilangan rumah. “Untuk membangun kembali rumah kan membutuhkan biaya besar. Belum lagi lahannya hilang tergerus abrasi,” kata Dedi, Kamis (5/9).

Dikatakan Dedi, abrasi terjadi karena ketiadaan tanaman atau objek di pesisir pantai. Hal itu juga mengakibatkan benih-benih ikan berkurang karena ikan tak memiliki tempat berkembang biak. Ekosistem yang baik pun tak tercipta akibat minimnya tumbuh-tumbuhan di pesisir.

Jika sudah begitu otomatis pendapatan para nelayan pun berkurang akibat turunnya tangkapan. “Nelayan seringkali kesulitan dalam mencari ikan. Jadi mereka harus mencari ke wilayah lain untuk mendapatkan ikan,” ungkapnya.

Dedi pun meminta agar pemerintah turun tangan mengatasi persoalan abrasi yang melanda pesisir Indramayu. Apalagi abrasi di Indramayu sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Jika terus dibiarkan dikhawatirkan dataran pesisir akan semakin tergerus dan berdampak pada masyarakat luas.

Abrasi yang melanda pesisir Indramayu sudah menjadi perhatian sejak dahulu. Kepala Bidang Perikanan Budaya Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu Edi Umaedi mengatakan, dari 147 kilometer panjang Pantai Indramayu 42,6 kilometer di antaranya tergerus abrasi.

Dia menambahkan, saat ini persoalan abrasi bukan lagi menjadi wewenang dari pemerintah daerah. “Daerah tidak berwenang. Radius 0-12 kilometer kini dikelola pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Kendati demikian, pemerintah daerah tak tinggal diam. Sejauh ini proses pendataan abrasi terus dilakukan. Data tersebut nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan perbaikan segera.

Adapun wilayah abrasi di antaranya ada di Dadap, Tegal Agung, Krangkeng, Eretan dan Ujunggebang. “Sudah kami usulkan. Rencananya pada 2020 nanti Dadap akan mendapatkan penanganan,” katanya.

Dia pun menyadari, abrasi memberikan dampak negatif terhadap warga di pesisir. Mereka pun sangat membutuhkan keberadaan benda pemecah ombak untuk menahan abrasi. Sejauh ini warga pun kerap berinisiatif membangun pemecah ombak sendiri dengan menggunakan bahan seadanya. Salah satu benda yang dipakai yakni ban bekas. “Penanaman pohon mangrove juga merupakan salah satu langkah pencegahan,” tuturnya. (oet)

News Feed