oleh

Forkoda Jabar Dukung Pembentukan Inbar

-Headline-316 views

INDRAMAYU-Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungan pemekaran Kabupaten Indramayu.

Forum yang beranggotakan 16 Calon Daerah Persiapan (CDP) itu juga sepakat mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium DOB untuk wilayah Jabar.

Dukungan dan kesepakatan itu disampaikan Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Sukamto SH kepada Radar Selasa (3/9) usai menghadiri pertemuan Forkoda PP DOB dan CDP Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

“Hasil pertemuan dua diantaranya adalah bahwa Forkoda PP DOB mendukung pemekaran Kabupaten Indramayu. Kemudian sepakat mendorong realisasi DOB di Jabar dengan menyerukan pemerintah pusat mencabut moratorium yang tengah berlangsung,” katanya.

Sukamto SH yang juga menjabat sebagai wakil ketua Forkoda PP DOB Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan, pertemuan bertempat di Sekretariat CDP Kabupaten Bandung Timur, Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada Senin malam (2/9) itu, dalam rangka soliditas organisasi dan penguatan strategi dalam percepatan pembentukan DOB di Jabar.

Selain dirinya, PPKIB juga mengutus H Iman Budi Santoso SSos dan Suparto pada rapat yang dipimpin Ketua Umum Bayu Risnadar SE MM dan Sekretaris Umum Jajat Munajat BBA.

Sukamto menyimpulkan, hasil pertemuan diantaranya Forkoda PP DOB Jabarsiap mengawal pembentukan CDP Kabupaten Inbar dan Bogor Timur serta memfasilitasi CDP lainnya untuk bekoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing dalam mempersiapkan persyaratan pemekaran.

“Forkoda PP DOB Jabar menyampaikan apresiasi kepada PPKIB, meskipun persyaratan pemekaran sudah lengkap tapai tetap bersinergi dan siap membantu anggota forum dalam hal ini 16 CDP kabupaten/kota se-Jabar,” terangnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Sukamto, Forkoda PP DOB Jabar mengagendakan pertemuan dengan gubernur untuk memberikan dukungan soal pencabutan moratorium DOB untuk wilayah Jabar.

Bukan tanpa sebab, menurut forum, kebiasaan ketatanegaraan dua tahun setelah berlakunya UU seharusnya sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP). Namun saat ini, PP belum juga diterbitkan. Padahal pasal-pasal dalam UU yang hanya mengatur pokok-pokoknya saja harus dijabarkan oleh PP. Karena pada dasarnya PP adalah sebagai penjabaran dan pelaksanaan daripada UU.

Kemudian menjadi hak bagi kabupaten maupun kota untuk memekarkan atau menggabungkan daerah karena dijamin oleh UU. “Jadi forum sepakat moratorium itu haruslah dicabut karena tidak berdasar dan bertentangan dengan UU,” jelas Sukamto.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, seruan pencabutan moratorium juga pernah dilontarkan sejumlah pimpinan partai politik di Provinsi Jawa Barat yakni PKB, Partai Gerindra, PKS, PPP, Partai Golkar, PDIP, PAN, Partai NasDem, Perindo, dan Partai Demokrat.

Alasanya, sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar membutuhkan pemekaran wilayah. Berdasarkan kajian ahli dalam 10 tahun ke depan, Jabar seharusnya memiliki 40 kabupaten/kota. Namun, nyatanya saat ini baru memiliki 27 kabupaten/kota dari hampir 50 juta penduduk. Sehingga dengan adanya DOB, pelayanan publik bisa lebih maksimal. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bisa ikut meningkat. (kho)

News Feed